Ideologi merupakan gagasan dasar yang dianut oleh suatu bangsa
sebagai landasan dalam bernegara. Ideologi tidak hanya dibuat untuk kepentingan
bagi golongan tertentu. Ideologi dibuat agar seluruh lapisan masyarakat yang
ada di negara tersebut dapat terlindungi. Ideologi yang baik yaitu ideologi
yang bersumber dan diambil dari nilai-nilai budaya bangsa itu sendiri. Hal ini
berkaitan dengan penghayatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri
sehingga masyarakat betul-betul merasakan bahwa nilai-nilai dasar tersebut
milik mereka.
Ideologi haruslah mengandung cita-cita bersama di berbagai bidang
kehidupan masyarakat. Cita-cita tersebut merupakan landasan bagi pembangunan
yang akan dicapai oleh suatu bangsa. Dalam ideologi yang baik bagi suatu bangsa
terdapat dimensi fleksibilitas, yaitu nilai-nilai dasar tersebut selalu relevan
terhadap perkembangan zaman. Pancasila merupakan sebuah gagasan yang digali
dari nilai-nilai khas bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut akan ada dan terus
hidup dalam berbagai kehidupan masyarakat di Indonesia. Nilai-nilai dasar
tersebut selalu relevan bagi perkembangan zaman, sehingga Pancasila bersifat
dinamis dan selalu menyesuaikan dengan zamannya.
Dalam perjalanannya Pancasila sudah teruji sebagai ideologi yang
tangguh. Tepat sebelum proklamasi kemerdekaan
tanggal 17 Agustus 1945 pukul empat pagi, diadakan pertemuan mendadak oleh
perwira Jepang yaitu Nishijima karena pengumuman Pancasila dari Piagam Jakarta
memiliki banyak keluhan terutama dari masyarakat Indonesia Timur yang notabene
adalah non-Islam, mengenai sila pertama. Masyarakat
Indonesia Timur mengeluhkan sila pertama yaitu “Ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kemudian usulan itu
disampaikan kepada wakil pemuka agama Kristen dan Katolik, dan mereka pun
sangat keberatan terhadap bagian kalimat tersebut. Mereka berkata bahwa bagian
itu tidak bisa mengikat orang di luar Islam. Bahkan hal itu disebut sebagai
diskriminasi terhadap golongan minoritas.
Kemudian Moh Hatta, yang memimpin rapat PPKI
setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan dan Kasman Singodimedjo
menghapus tujuh kata yang menjadi keberatan dimaksud. Sebagai gantinya atas
usul Ki Bagus Hadikusumo, ditambahkan sebuah ungkapan baru pada sila itu,
sehingga berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bangsa yang Ber-Ketuhanan Yang Maha
Esa. Karakter Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa seseorang tercermin antara lain
hormat dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan, saling
menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan
kepercayaannya, tidak memaksakan agama dan kepercayaannya kepada orang lain.
Bangsa yang
Menjunjung Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Karakter kemanusiaan seseorang tercermin antara lain dalam pengakuan atas persamaan derajat,hak, dan kewajiban, saling mencintai, tenggang rasa, tidak semena-mena, terhadap orang lain, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Karakter kemanusiaan seseorang tercermin antara lain dalam pengakuan atas persamaan derajat,hak, dan kewajiban, saling mencintai, tenggang rasa, tidak semena-mena, terhadap orang lain, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Bangsa yang
Mengedepankan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Komitmen dan sikap yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan
Indonesia di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan merupakan karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Karakter kebangsaan seseorang tecermin dalam sikap menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara.
Komitmen dan sikap yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan
Indonesia di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan merupakan karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Karakter kebangsaan seseorang tecermin dalam sikap menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara.
Bangsa yang Demokratis dan
Menjunjung Tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karakter kerakyatan seseorang
tecermin dalam perilaku yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara;
tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; mengutamakan musyawarah untuk
mufakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
Bangsa yang Mengedepankan
Keadilan dan Kesejahteraan
Karakter berkeadilan sosial seseorang tecermin dalam perbuatan yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Membentuk karakter adalah Suatu proses atau Usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki dan atau membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, insan manusia sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Karakter berkeadilan sosial seseorang tecermin dalam perbuatan yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Membentuk karakter adalah Suatu proses atau Usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki dan atau membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, insan manusia sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Write By Nurika Handayni
