Hukum Pidana Anak di Indonesia (2)

Pict from semutmanis.wordpress.com

Hukum pidana Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (straf) dan tindakan (maatregels). Kebijakan pemidanaan ini sangat bagus dalam rangka menerapkan konsep individualisasi pemidanaan yang dibangun dalam paradigma pemidanaan modern. Melalui penerapan sistem dua jalur (double track system), sanksi pidana yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban dan masyarakat. Dalam dimensi pemidanaan, yaitu pelaksanaan pidana dalam tahap aplikasi hukum pidana, jika pidana atau tindakan yang dijatuhkan oleh pengadilan sesuai dengan kondisi terpidana dan tidak menciderai rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan korban, maka hakim akan memutus perkara pidana sesunggunya sudah mulai menerapka konsep individualisasi pemidanaan.

Subyek hukum yang dapat dijatuhi pidana dan tindakan adalah setiap pelaku pidana, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Anak-anak pelaku tindak pidanapun dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Pengertian anak dalam konteks ini adalah anak nakal. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Peradilan Anak no.3 tahun 1997, diatur bahwa “ anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” Selanjutnya dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pengadilan Anak, ditentukan bahwa Anak Nakal adalah:


  • Anak yang melakukan tindak pidana;
  • Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangundangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.[1]

Sedangkan dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak (sebagai Undang-Undang pengganti UU Pengadilan Anak yang akan diberlakukan akhir tahun 2014), Pasal 1 angka 3,4,5, diatur bahwa anak nakal adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun. Dalam UU Sistem Peradilan Anak tidak dikenal istilah anak nakal, tetapi hanya disebut anak. Penggunaan istilah anak untuk menggantikan Anak Nakal tersebut hanya sebagai penghalus (eufemisme) agar tidak memberikan stigma negatif.

Saat ini jaman telah berubah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum telah berkembang pesat, dan masyarakatpun sudah makin sensitif terhadap keadilan. Kondisi tersebut sering kali menyebabkan tuntutan masyarakat pengguna hukum kepada legislator agar melakukan peninjauan ulang ketentuan pidana, termasuk ketentuan pidana,termasuk ketentuan sistem sanksi dalam hukum pidana anak. Penegak hukum pun dituntut masyarakat agar tidak selalu berfikir legalistik-formal dan berpandangan sempit.
           
Sebagian besar Hakim anak di Indonesia cenderung menjatuhkan pidana penjara pada anak nakal karena (a) dalam kebanyakan jaksa menuntut penjatuhan pidana penjara, karena ancaman pidana tersebut dalam hukum materiil adalah pidana penjara; (b) banyak pula hakim anak yang masih meyakini bahwa pidana penjara mempunyai efek “jera” yang sangat ampuh (patut diandalkan) untuk pelaku-pelaku tindak pidana tertentu; (c) variasi jenis pidana dalam hukum pidana materiel anak di Indonesia sangat terbatas sehingga hakim tidak dapat memilih jenis pidana atau tindakan yang sesuai rasa keadilan; dan (d) pola pemikiran sebagian Hakim Anak yang masih bersifat formalitis dan cenderung mengikuti pemikiran legisme yang sempit.

Pembatasan penjatuhan pidana penjara terhadap Anak Nakal di Indonesia perlu dilakukan oleh Hakim Anak dalam rangka meminimalisasi dampak kurang negatif dari kondusifnya pelaksanaan pendidikan dan pembinaan di sebagian LAPAS anak. Meskipun demikian, agar pembatasan penjatuhan pidana penjara yang dilakukan oleh Hakim Anak bersifat, maka legislator wajib segera menyusun sanksi pidana atau tindakan yang bervariasi secara sistemik dan mencerminkan pe-ngejawantah-an paradigma pemidanaan modern, dengan mengutamakan konsep individualisasi pemidanaan.

Sistem pemidanaan dan jenis pidana dalam hukum pidana anak pada beberapa negara diluar Indonesia banyak yang sudah mengikuti pola atau paradigma pemidanaan modern. Buktinya, sudah banyak variasi jenis pidana dan tindakan yang diancamkan pada anak, dan banyak juga solusi hukum yang dapat memfasilitasi penyelesaian perkara pidana Anak Nakal ( baik dalam hukum pidana materiel maupun formel), misalnya sebagaimana yang diatur dan dipraktikkan di Inggris, Yugoslavia, Yunani, Amerika Serikat.

Panduan pemidanaan (the sentencing gudelines) sangat dibutuhkan oleh Hakim Anak dalam pelaksanaan sistem sanksi pidana terhadap Anak Nakal di Indonesia. Panduan disusun oleh “dewan khusus” yang independen, dan beranggotakan akademisi, praktisi hukum, ahli ilmu tingkah laku, penegak hukum lain, dan pemangku kepentingan lain dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Hasil penyusunan tersebut diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk dikaji ulang, kemudian disempurnakan dan akhirnya diterbitkan sebagai panduan pemidanaan terhadap anak.

Hakim Anak perlu terus berusaha memahami secara komprehensif tentang filsafat pemidanaan anak dalam rangka mengadili, memeriksa dan memutus perkara anak. Masyarakat umum, perlu juga mengubah cara pandang bahwa “setiap pelaku tindak pidana yang berstatus anak harus dipidana penjara” menuju pemikiran bahwa “setiap pelaku tindak pidana yang berstatus anak perlu dijatuhi sanksi yang proposional sesuai dengan isi ajaran teori pemidanaan modern. Penegak hukum lain, wajib juga menggunakan pola penanganann anak secara prefesional agar sistem peradilan pidana dapat berjalan konsisten dari hulu ke hilir.

Sumber : Dr.Hj. Sutatiek Sri,S.H.,M.Hum.Hukum Pidana Anak di Indonesia.Aswaja Pressindo:Yogyakarta




[1] Undang-Undang Peradilan Anak no.3 tahun 1997
        

   
@Ikatan Mahasiswa Bantul 2018 | Template By Oddthemes