Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Perspektif Hukum Pidana Materil Indonesia


               
Berbicara mengenai Anak, pasti tidak pernah akan habis. Dibalik kelucuan anak, pasti negatifnya adalah anak membuat kesalahan. Kesalahan sang anak pun dapat dikategorikan menjadi berbagai macam, misalkan apakah itu masuk dalam kategori wajar atau bahkan dianggap kesalahan yang luar biasa. Apalagi permasalahan kasus yang melibatkan anak di Indonesia kian kritis. Grafik tentang permasalahan yang melibatkan anak seolah naik signifikan setiap tahunnya.

Permasalahan- permasalahan yang melibatkannya pun sangat komplek dan terbilang variatif.  Hal tersebut tidak akan pernah padam, meningat kondisi sosial tidak mudah di tebak. Kini, Semua elemen harus berfokus dan menguras energy untuk melindungi apa yang harus dan apa yang tepat untuk melindungi anak Indonesia dari ancaman – ancaman  yang akan menimpa anak bahkan yang harus berurusan dengan permasalahan hukum.

Kemudian polemic bermunculan, apakah ketika anak itu salah lantas sepenuhnya anak itu salah? Lantas kesalahan anak itu harus di beri hukuman yang bagaimanakah? Penjara, kerja sosial atau wajib lapor saja?. Kita harus paham ruang lingkup UU yang mengatur tentang anak. Menurut Undang-undang Peradilan Anak No.3 Tahun 1997, Pasal 1 ayat (1) anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan, menurut pasal 2 huruf a dan b Undang-undang Peradilan anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:
  •  Anak yang melakukan tindak pidana; atau
  • Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangundangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Setelah diterbitkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, telah diatur secara khusus tentang hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana bagi anak yang telah melakukan kenakalan. Oleh karenanya, UU No.3/1997 merupakan hukum yang khusus (lex spesialis) dari hukum yang umum (lex generalis) yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sanksi hukum bagi anak nakal terbagi menjadi dua yaitu sanksi pidana dan tindakan. Sanksi pidana bagi anak lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan) supaya si pelanggar jera dan tidak melakukan hal yang serupa. Sedangkan sanksi tindakan bertujuan untuk mendidik dan memberikan perlindungan kepada pelanggar[1].

Sanksi pidana bagi anak nakal, masih terbagi menjadi 2, yaitu berupa pidana pokok antara lain penjara, kurungan,denda dan pengawasan serta sanksi pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti kerugian. Tidak seperti yang termuat dalam KUHP, anak nakal tidak boleh diberikan sanksi tambahan berupa hukuman mati dengan alasan anak adalah penerus Bangsa yang melanjutkan cita-cita Negara Indonesia berdasarkan pembukaan UUD 1945.

Sanksi tindakan bagi anak berupa pengembalian kepada orangtua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, dan dapat disertai teguran dengan syarat tambahan.

Konsep sosialnya adalah komunikasi dan kepercayaan antara orang tua dan anak harus dibangun sejak dini. Ketika kepercayaan itu ada, maka kenyamanan pasti akan muncul. Disitulah akibatnya sekecil informasi apapun akan terbuka. Sehingga keraguan yang menimbulkan suatu masalah bagi anak akan terminimalisir. Kita harus tau, anak itu jelas akan tumbuh. Tidak hanya fisik dan moral saja, namun kelakuan,kebiasaan, daya pikir hingga psikisnya akan tumbuh. Proses pertumbuhan itu harus dikawal oleh orangtua langsung demi terciptanya anak yang benar dan baik. Jangan sampai salah atauppun ada kata terlambat mendidik anak, perspektif harus disamakan demi permasalahan.


[1] Nashriana,S.H.,M.Hum.Perlindungan Hukum Pidana anak di Indonesia.Jakarta:Pt Grafindo Persada.hlm.75-96
        
@Ikatan Mahasiswa Bantul 2018 | Template By Oddthemes