Bukan Jamannya lagi MOS di Sekolah



Sekolah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam bentuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah pada jalur pendidikan khusus, termasuk satuan pendidikan kerja sama. Setiap sekolah di Indonesia pasti akan menyelenggarakan ujian untuk menilai dan sebagai syarat kelulusan peserta didik. Setelah lulus dari pendidikan sebelumnya, maka siswa/i pastinya akan melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, karena di era sekarang pendidikan merupakan kebutuhan primer yang harus terpenuhi, dan setiap orang berhak mendapat pendidikan yang layak demi tercapainya salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, “mencerdaskan kehidupan Bangsa”.

Sebelum memasuki tahun ajaran baru, di setiap sekolah pasti akan mengadakan Pengenalan Lingkungan Sekolah atau yang disingkat dengan PLS untuk mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang perlu dilakukan kegiatan yang bersifat edukatif dan kreatif untuk mewujudkan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan, yang dulunya kita kenal dengan Masa Orientasi Siswa (MOS). Implementasi mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Siswa Baru di sekolah belum secara optimal mencegah terjadinya perpeloncoan dalam melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah, sehingga peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi siswa Baru.

Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) bertujuan antara lain untuk mengenali potensi diri siswa baru, membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, menumbuhkan motivasi semangat dan cara belajar efektif sebagai siswa baru, mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya. Sebelum melaksanakan Pengenalan Lingkungan Sekolah, pihak sekolah harus terlebih dahulu melakukan pendataan tentang keadaan diri dan sosial siswa melalui formulir pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru yang diisi oleh orangtua/ wali siswa yang minimal memuat profil siswa yang terdiri dari identitas siswa, riwayat kesehatan, potensi/bakat siswa serta sifat atau perilaku siswa dan profil orangtua/wali siswa.

Waktu pelaksanaan PLS bagi siswa baru dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari pada mingggu pertama awal tahun pelajaran dan hanya boleh dilaksanakan pada hari sekolah dan jam pelajaran. Apabila pihak sekolah akan melaksakan pada waktu yang berbeda dengan yang telah ditentukan maka harus melapor kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya disertai dengan rincian kegiatan PLS. Penanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam PLS ini adalalah kepala sekolah, dan sebelumnya harus disampaikan kepada orang tua/wali pada saat lapor diri sebagai siswa baru. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam PLS antara lain perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru, dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) atau alumni sebagai penyelenggara kecuali karena keterbatasan SDM dan demi terlaksananya kegiatan yang efektiv, maka pelaksanaan ini boleh dibantu oleh pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) atau Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dengan jumlah paling banyak 2 (dua) orang per rombongan belajar kelas dan dengan syarat siswa tersebut harus memiliki perilaku kepribadian yang baik.

Pelaksanaan PLS ini hanya dilakukan di lingkungan sekolah kecuali jika sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai, wajib menggunakan seragam dan atribut resmi dari sekolah, dilarang memberikan tugas kepada siswa baru berupa kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak relevan seperti tas karung, tas belanja plastik, kaos kaki warna-waeni tidak simetris, aksesoris di kepala yang tidak wajar, papan nama yang berbentuk rumit dan menyulitkan dalam pembuatannya dan/atau berisi konten yang tidak bermanfaat. Tugas yang tidak boleh diberikan antara lain mewajibkan untuk membawa suatu produk dengan merk tertentu, memakan dan meminum makanan dan minuman sisa yang bukan milik siswa baru dan dilarang memberikan hukuman yang tidak mendidik seperti menyiramkan air serta hukuman yang bersifat fisik atau mengarah pada kekerasan. Pihak sekolah juga dilarang untuk meminta pungutan dalam berbentuk apapun.

Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib mengawasi kegiatan PLS dan apabila ada pelanggaran yang terjadi, dinas pendidikan inilah yang memiliki kewajiban untuk menghentikan kegiatan PLS dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan, baik secara tertulis maupun lisan berupa teguran yang bersifat edukatif, untuk selengkapnya dapat dilihat dalam pasal 7-9 mengenai pemberian sanksi.

Untuk siswa, orangtua siswa/wali dan masyarakat berhak untuk mengajukan laporan pelanggaran atas Peraturan Menteri ini kepada Dinas Pendidikan setempat atau Kementerian melalui laman http://sekolaaman.kemendikbud.go.id, telepon ke 021-57903020 atau email ke laporkekerasan@kemendikbud.go.id atau layanan pesan singkat (SMS) ke 0811976929. Pelapor akan dijaga kerahasiaannya dan pihak sekolah tidak dapat menuntut secara hukum atau memberikan sanksi dalam bentuk apun kepada pelapor kecuali jika laporan tersebut tidak benar. Mari awasi dan jangan apatis terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah di Sekolah terdekat kita.  


Ida Oliviani – Dep. Kajian Strategis dan Riset IMABA
@Ikatan Mahasiswa Bantul 2018 | Template By Oddthemes