Paradigma Politik Kekuasaan



Politik Indonesia memang diwarnai dengan pasang surut masalah serta kekuasaan. kata pengamat politik “ memang inilah asiknya “. Demokrasi Indonesia telah melahirkan pemimpin- pemimpin yang luar biasa, seperti Jokowi , Basuki Cahya Purnama atau Ahok, Risma, Ridwan kamil,dll. Mereka adalah murni pilihan suara rakyat.

Manisnya kepemimpinan di daerah membuat daerah lain iri akan kemajuan seperti daerah lainnya. Sehingga masyarakat terdorong sendiri oleh berita positif daerah yang selalu muncul di berita nasional. Tetapi Demokrasi Indonesia kini sedang mengalami siklus yang hebat. Akhir tahun lalu sampai detik ini, Indonesia masih kuat akan masalah-masalah politik. Bukan mengenai rakyat lagi, tetapi sudah mementingkan pihak internal partai masing-masing.

 Dari perbedaan pendapat, saling “menjatuhkan” kekuasaan di internal partai , hingga penyakit keturunan yakni kasus Korupsi. Kini rakyat Indonesia menjadi bingung dengan banyaknya sandiwara politik yang ada, pasalnya setiap partai menunjukan sandiwara mereka dengan kasus berbeda-beda, yang semakin hari semakin menarik saja. 

Sebenarnya pula disinilah masyarakat bisa memanfaatkan moment untuk menilai antara partai politik yang pro rakyat sama yang hanya bermain kekuasaan untuk menunjukan elektabilitas mereka sendiri saja. Kini kekuasaan bukan lagi sebuah pengabdian tetapi di buru hanya untuk menunjukan diri, siapa yang kuat siapalah yang menang.

Jika kita mengacu akan arti Partai Politik pada sistem demokrasi bahwa partai politik hanyalah agen sosialisasi demokrasi. Tetapi kenyataannya kini partai politik bukan lagi sebagai agen demokrasi, tetapi berkuasa ingin “menjatuhkan” demokrasi itu sendiri.

Partai politik harus mensosialisasikan ilmu, tahap sampai struktur demokrasi ke masyarakat luas. Bukan perkara hanya pemilu untuk mencoblos ataupun menyontreng sekalipun noken. Tetapi masyarakat juga ingin tau dan paham arti partai politik dan Demokrasi sesungguhnya. Betul apa yang dikatakan Nowela pada kasus sengketa Pilpres 2014 “ .. Jangan bodoh-bodohi kami terus…” ujar nowela ke para hakim MK.

Pernyataan itu benar adanya, tugas sosialisasi itu bukan hanya milik KPU saja tetapi Partai Politik juga. Seharusnya Mendagri dan pihak terkait harus mengkaji tentang Pendidikan Demokrasi ke masyarakat lewat partai politik. Sehingga Fungsi jelas Partai politik benar-benar maksimal. Bahayanya jika masyarakat tidak kritis akan Demokrasi, ditakutkan jika ada Partai Politik yang hanya ingin bermain- main di taman istana saja, dan hanya memainkan jutaan nyawa rakyat Indonesia hanya akan menimbulkan virus permasalahan.

Menanggapi UU Pilkada yang pernah muncul di bangsa ini, memang bisa dikatakan mempunyai banyak sisi pandangan. Pertama, Pilkada dipilih oleh DPRD apakah hasilnya akan optimal ? jawabanya belum tentu bahkan tidak, kita lihat kinerja DPRD, apakah mereka optimal. Inilah pertarungan antara Suara rakyat dengan suara dewan. Kedua ,bukan berarti Korupsi akan hilang, sama seperti sidang di pengadilan.

Bisa saja sandiwara uang dibelakang sidang, dan main mulus di depan sidang, dan akan hancur dibelakangan. Ketiga, bentuk Pemerintah inilah yang hanya memajakan rakyatnya. Rakyat dipaksa hanya sebagai penonton, disuguhi hasil seleksi pemimpin yang sesuai dengan hati mereka (anggota dewan).

Hak demokrasi di daerah hilang kembali. Dan keempat memang betul baiknya UU Pilkada menghapus juga skat warna politik di masyarakat, tetapi ingat kembali bahwa ini bentuk bahwa masyarakat tidak bisa ikut andil dalam pesta demokrasi di daerah mereka masing-masing. Memang setiap kebijakan pasti ada baik dan buruknya, dalam prinsipnya kebijakan akan matang jika semua bersatu bermusyawaran untuk mufakat.

 Logika sederhana kalau Calon Legislatif tersebut berasal dari Salah satu partai politik yang memiliki banyak anggota partai koalisi, pasti akan ada hati untuk memilih ataupun menjadikan calon tersebut menjadi yang terpilih, bukan dasar dari kapabilitas personal, tetapi berdasarkan ingin untuk  penguasaan sebuah kelompok. Apalagi di tahun ke depan akan ada ratusan Pemilukada di Indonesia.

Harapan pasti bahwa Pemilukada harus dipilih oleh #SuaraRakyat bukan #SuaraDewan. Masyarakat yang memilih pati akan senantiasa mengawalnya di pemerintahannya nanti. Sehingga komitmen bersama untuk memajukan daerah serta mensejahterakan masyarakat akan menjadi cita-cita utama demokrasi langsung tersebut.

Berbicara pada kasus saling menjatuhkan di internal partai menunjukan bahwa ada sebuah skema sandiwara dan ketidaksukaan pada petinggi partai mereka masing-masing. jika internal saja masih semrawut apakah niat untuk memenangkan Pileg sekalipun Pilpres seperti di kampanye lalu masih ada ? hanya sebuah senyuman sindiran yang akan menilai itu.

Masyarakat sekarang sudah pintar dengan pengetahuan politik, namun harapannya dibarengi juga dengan bijak dalam berpolitik. Jangan sampai politik dijadikan senjata perang antar saudara. Politik itu baik, bahkan bisa merubah nasib suatu bangsa menjadi sejahtera. (Luky Antoro – Dept. Kajian Strategi dan Riset IMABA)

@Ikatan Mahasiswa Bantul 2018 | Template By Oddthemes